Pengertian Kekuasaan Eksaminatif: Sejarah, Tujuan, dan Ruang Lingkupnya

Dalam tatanan negara demokratis yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi, keberadaan sistem pengawasan yang kuat adalah mutlak diperlukan. Salah satu pilar penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara adalah Pengertian Kekuasaan Eksaminatif. Kekuasaan ini merujuk pada kewenangan independen untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai definisi, sejarah, tujuan, serta ruang lingkup dari kekuasaan eksaminatif yang vital bagi tata kelola pemerintahan yang baik.

Apa itu Kekuasaan Eksaminatif?

Kekuasaan eksaminatif adalah fungsi fundamental dalam sebuah negara yang memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini melekat pada lembaga yang bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Indonesia, amanah ini diemban oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Lembaga ini bertugas untuk memeriksa laporan keuangan, kinerja, serta kepatuhan entitas-entitas yang menggunakan anggaran negara, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga negara lainnya.

Sejarah Kekuasaan Eksaminatif di Indonesia

Sejarah kekuasaan eksaminatif di Indonesia telah ada sejak era kolonial Belanda dengan keberadaan lembaga seperti Algemene Rekenkamer. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari pentingnya independensi lembaga pemeriksa keuangan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tepatnya pada Pasal 23E, secara tegas disebutkan mengenai keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pembentukan BPK secara resmi dilakukan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD Tahun 1946. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih modern, fungsi dan kewenangan BPK terus diperkuat melalui berbagai undang-undang, termasuk amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejarah panjang ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan sistem pengawasan keuangan yang kredibel dan independen.

Tujuan Utama Kekuasaan Eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif memiliki beberapa tujuan strategis yang sangat signifikan bagi pembangunan dan keberlangsungan negara:

1. Mewujudkan Akuntabilitas: Memastikan bahwa setiap entitas yang mengelola keuangan negara dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan Transparansi: Memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai pengelolaan keuangan negara, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi.
3. Mendorong Efisiensi dan Efektivitas: Mengidentifikasi area di mana pengeluaran negara dapat lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. Mencegah Penyalahgunaan dan Korupsi: Melalui pemeriksaan yang cermat, kekuasaan ini berfungsi sebagai detektor dini dan pencegah praktik korupsi serta penyimpangan keuangan.
5. Memberi Masukan Kebijakan: Hasil pemeriksaan menjadi dasar penting bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan kebijakan fiskal dan anggaran yang lebih baik.

Ruang Lingkup Kekuasaan Eksaminatif

Ruang lingkup kekuasaan eksaminatif BPK sangat luas, mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara. Ini meliputi:

• Pemeriksaan Keuangan: Audit atas laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, badan layanan umum (BLU), dan lembaga-lembaga lain untuk memberikan opini kewajaran.
• Pemeriksaan Kinerja: Penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya program atau kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
• Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu: Pemeriksaan investigatif atau khusus yang dilakukan berdasarkan indikasi penyimpangan atau permintaan dari lembaga penegak hukum.
• Seluruh Entitas Negara: Kekuasaan ini mencakup pemeriksaan terhadap semua lembaga yang mengelola keuangan negara, tanpa terkecuali, termasuk kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah, hingga proyek-proyek yang didanai APBN/APBD.

Kesimpulan

Kekuasaan eksaminatif adalah pilar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan lembaga seperti BPK yang menjalankan fungsi ini secara independen dan profesional, negara dapat memastikan bahwa keuangan publik dikelola dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Memahami Pengertian Kekuasaan Eksaminatif beserta sejarah, tujuan, dan ruang lingkupnya adalah langkah awal untuk mendukung pengawasan yang kuat dan mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penguatan kekuasaan ini akan terus relevan dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.